4 Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Dalam ilmu akuntansi terdapat beberapa standar aturan yang minimal dan atau kriteria yang harus dipenuhi dalam evaluasinya. Standar tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari kata “standar” berarti terdapat poin minimal yang harus ada dalam sebuah aturan akuntansi. Poin tersebut adalah sebagai berikut.  

Standar akuntansi keuangan dapat berarti sebagai aturan untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu kegiatan usaha. Tujuannya adalah sebagai keseragaman dan kemudahan dalam mendapatkan informasi dari laporan tersebut.

Standar akuntansi tidak sembarang dibuat. Standar ini disusun, dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi. Standar akuntansi ini juga dikenal dengan standard setting body.

Apa itu Standard Setting Body?

Standar yang dibentuk oleh lembaga resmi ini dapat menentukan berbagai standar dari berbagai jenis laporanyang ada. Lembag resmi atau standard setting body yang ada di Indonesia adalah senahai berikut.

  1. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Lembaga IAI adalah lembaga yang berisi sekumpulan akuntan di Indonesia. Seluruh hal yang terkait dengan akuntansi Indonesia diatur oleh lembaga ini tidak terkecuali dengan standar akuntansi keuangan.

Dewan Standar Akuntansi adalah bagian pertama yang harus dilewati apabila ingin menghasilkan SAK. Kemudian dilanjutkan ke Komite Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk dicek kembali. Setelah itu baru disahkan pada acara kongres IAI.

  1. Financial Accounting Standard Board (FASB)

Ini adalah lembaga keuangan yang ada di USA. Tugasnya adalah sama seperti IAI yaitu mengesahkan standar yang telah disusun. FASB pertama kalinya mengesahkan Statement of Accounting Standard and Interpretation yang dimuat dalam Accounting Research Bulletin yang dikeluarkan oleh AICPA.

  1. International Financial Report Standard (IFRS)

Lembaga ini awalnya bernama International Accounting Standard Committee (IASC). Lembaga ini berlokasi di London dan menjadi pesaing dengan FASB dalam beberapa hal.

 

4 Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Di Indonesia standar akuntansi keuangan ini terbagi menjadi 4 jenis atau bisa disebut dengan 4 pilar standar akuntansi keuangan. Berikut penjelasannya.

  1. PSAK-IFRS

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) – International Financial Report Standard (IFRS) adalah nama lain dari SAK yang sudah ditetapkan pada tahun 2012 sepenuhnya.

Pilar pertama ini wajib diterapkan pada entitas bisnis dengan akuntabilitas yang bersifat umumseperti: Emiten, Perusahaan Publik, Perbankan, Asuransi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PSAK bertujuan untuk memberikan informasi yang berkaitan atau relevan dengan pengguna laporan keuangan. Indonesia menggunakan IFRS karena Indonesia adalah anggota IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Indonesia harus mematuhi kesepakatan sebagai anggota yang disebut Statement Membership Obligation (SMO).

Alasan lain penerapan IFRS adalah kesepakatan adanya “Strengthening Transparency and Accountability”  oleh pemimpin duna G20 pada tanggal 15 November yang diwujudkan pada tanggal 9 April 2009 di London.

Keunggulan IFRS

  • Daya banding laporan keuangan meningkat
  • Informasi yang diberikan dalam lingkup pasar modal internasional berkualitas
  • Perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan dikurangi sehingga hambatan arus modal internasional bisa dihilangkan
  • Biaya untuk analisis keuangan bagi para analis dan biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional bisa dihemat
  • Kualitas pelaporan keuangan meningkatkan best practice.

 

Ciri Khas IFRS

Ciri khas dari IFRS adalah dari “Principles Base”nya yaitu:

  • Interpretasi dan aplikasi atas standar sangat ditekankan sehingga berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut
  • Membutuhkan professional judgetemnt pada penerapan standard

 

  1. SAK-ETAP

Standard Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. (SAK ETAP). ETAP bisasa digunakan oleh entiutas yang akuntabilitas publiknya tidak seignifikan dan laporan keuangannya dipergunakan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

ETAP mengacu pada IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011.

Kelebihan SAK ETAP

  • Implementasi lebih mudah karena lebih sederhana dibandingkan PSAK IFRS
  • Informasi laporan keuangan sederhana namun tetap berkualitas
  • Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME yang modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia serta dibuat lebih ringkas
  • Memerlukan professional judgement yang lebih sedikit disbanding PSAK-IFRS

 

  1. PSAK Syariah

Mayoritas penduduknya beragama islam tentu perlu ada kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan islam. Seperti adanya beragam jenis lembaga berbasis syariah misalnya bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat dan lain sebagainya.

Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun PSAK berbasis syariah ini dengan acuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari:

  • Kerangka Konseptual
  • Penyajian Laporan Keuangan Syariah
  • Akuntansi Murabahah
  • Musyarakah
  • Mudharabah
  • Salam
  • Istishna

 

  1. SAP

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar yang diterbitkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP ini ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyusunan SAP melalui tahapan seperti:

  • Identifikasi Topic untuk Dikembangkan Menjadi Standar
  • Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) didalam KSAP)
  • Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
  • Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
  • Pembahasan draf oleh Komite Kerja
  • Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
  • Peluncurah Draf Publikasian SAP (Exposure Draf)
  • Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)
  • Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
  • Finalisasi Standar

Dengan adanya SAP, diharapkan aka nada transparansi partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.